JAKARTA, 2 November 2026 (CNI) — Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, memunculkan perdebatan publik mengenai konsekuensi hukum dan konstitusional dari putusan tersebut.
PERBEDAAN PENAFSIRAN
Anggota DPR, Benny K. Harman, menilai jika putusan MA dibaca bersama putusan Mahkamah Konstitusi, hal itu berimplikasi pada keabsahan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia menyatakan jabatan tersebut batal demi hukum.
Namun, terdapat perbedaan mendasar yang perlu dipahami publik:
- MA membatalkan dokumen administratif — yaitu surat keterangan penyetaraan pendidikan
- Tidak ada amar putusan MA yang secara langsung memberhentikan Wakil Presiden
- Pernyataan bahwa jabatan Wakil Presiden otomatis gugur merupakan penafsiran hukum pihak terkait, bukan ketetapan pengadilan
MEKANISME KONSTITUSIONAL YANG BERLAKU
Konstitusi telah mengatur prosedur tersendiri terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, terdapat jalur hukum yang harus ditempuh secara berurutan dan tidak dapat dilewati dengan penafsiran sepihak atas putusan pengadilan.
Oleh karena itu, hubungan antara putusan lembaga peradilan, pemenuhan persyaratan jabatan, dan konsekuensi konstitusionalnya perlu dikaji secara cermat, utuh, dan sistematis.
PERTANYAAN PUBLIK YANG TERBUKA
Persoalan ini bukan semata-mata tentang satu individu. Lebih dari itu, menyangkut prinsip-prinsip dasar negara hukum:
- Bagaimana kepastian hukum tetap terjaga?
- Bagaimana akuntabilitas lembaga negara dalam menerbitkan dan memverifikasi dokumen persyaratan dapat dipertanggungjawabkan?
- Bagaimana konsistensi penerapan aturan dalam proses demokrasi kita?
Pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban institusional: bagaimana seharusnya putusan MA dan MK ditindaklanjuti tanpa mengabaikan mekanisme konstitusi yang berlaku?
Penulis: Anggri Silviana Istanti
Editor: ART
CNI — Cendana News Indonesia
“Objektif & Independen”
