BANGKALAN, CNI – Rencana investasi asal Tiongkok untuk pengembangan kawasan industri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terus menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan ulama dan tokoh masyarakat Madura. Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura (BASSRA) bersama puluhan ulama dan habaib se-Madura telah membahas rencana tersebut dalam pertemuan pada Minggu (16/8/2026), di mana muncul pandangan agar rencana industrialisasi di Bangkalan ditunda hingga agenda pembentukan Provinsi Madura memperoleh kejelasan.
Para ulama menilai, status Madura sebagai provinsi mandiri nantinya akan memberikan ruang kewenangan yang jauh lebih besar bagi masyarakat setempat dalam menentukan arah pembangunan, termasuk pengaturan tata ruang dan pengelolaan kawasan industri secara mandiri. Selain itu, sejumlah ulama juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pembangunan besar ini, melainkan menjadi pihak utama yang merasakan manfaat langsung secara ekonomi, sosial, maupun budaya.
Aliansi Ulama Madura (AUMA) turut mengingatkan agar pengalaman perkembangan kawasan industri Batam menjadi pelajaran berharga — di mana masyarakat lokal sempat dirasakan kurang terlibat secara maksimal dalam proses pembangunan dan lebih banyak menjadi penonton. Hal serupa juga disampaikan oleh tokoh ulama Madura, KH. R. Ali Badri Zaini, yang menegaskan bahwa pembangunan industri wajib mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Namun, perkembangan terbaru justru memperjelas bahwa sikap resmi penolakan belum dikeluarkan. Sekretaris Umum BASSRA, KH. Syafik Rofi’i, memberikan klarifikasi bahwa BASSRA belum memiliki keputusan organisasi untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan. Gagasan penundaan hingga Provinsi Madura terbentuk hanyalah pandangan yang muncul dalam diskusi internal, belum menjadi sikap resmi kelembagaan. BASSRA juga menegaskan belum mengambil sikap terkait rencana nota kesepahaman (MoU) investasi tersebut, dan pembahasan masih akan terus melibatkan berbagai unsur masyarakat secara luas sebelum keputusan final ditetapkan.
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS), Abdurrahman Tohir, menyampaikan pandangan yang mendalam, seimbang, dan konstruktif:
“Kami menghargai sepenuhnya perhatian, kepedulian, dan pemikiran para ulama dan tokoh masyarakat Madura terhadap masa depan tanah airnya. Pandangan yang menginginkan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dari setiap pembangunan adalah aspirasi yang sangat mulia, sah, dan harus senantiasa menjadi pertimbangan utama pemerintah maupun investor.”
Namun demikian, PAKIS menekankan pentingnya bersikap rasional dan proporsional:
“Di sisi lain, kita juga perlu berpikir jernih dan realistis. Kemiskinan masih membelenggu sebagian besar masyarakat Bangkalan — angka kemiskinan kita menempati posisi kedua dari bawah se-Jawa Timur. Rakyat sudah terlalu lama menanti perubahan, lapangan kerja yang layak, dan peningkatan kesejahteraan yang nyata. Maka ketika ada peluang investasi dan industri yang siap masuk, menundanya tanpa batas waktu yang jelas hanya karena menunggu proses pembentukan provinsi yang juga belum pasti kapan terwujud — tentu bukanlah keputusan yang bijaksana bagi rakyat yang sedang menanti solusi hari ini.”
PAKIS memandang bahwa kedua hal — kemajuan industri dan cita-cita Provinsi Madura — sejatinya dapat berjalan beriringan, tidak harus dipertentangkan:
“Industrialisasi dan cita-cita Provinsi Madura bukanlah dua hal yang saling membatalkan. Justru, masuknya industri yang dikelola dengan baik, berpihak pada rakyat, menjaga kearifan lokal, dan memberdayakan SDM asli Madura dapat menjadi modal ekonomi yang kuat untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Madura sebagai provinsi. Yang terpenting adalah pengawalan yang ketat, transparan, dan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat — termasuk para ulama — agar investasi tersebut benar-benar membawa manfaat, bukan kerugian.”
Lebih lanjut, PAKIS mengapresiasi klarifikasi dari BASSRA yang menegaskan belum ada keputusan resmi menolak investasi:
“Kami sangat mengapresiasi ketelitian dan kebijaksanaan BASSRA yang telah memberikan klarifikasi bahwa belum ada keputusan resmi menolak. Ini menunjukkan kedewasaan berpikir para ulama — bahwa keputusan besar tidak boleh diambil secara terburu-buru, melainkan harus berdasarkan data yang lengkap, pembahasan yang mendalam, dan aspirasi yang menyeluruh. Inilah sikap ulama yang sejati: menjadi penyeimbang, bukan penghalang; menjadi pengayom, bukan pemecah belah.”
Sebagai penutup, PAKIS mengajak seluruh pihak untuk bersatu menjaga masa depan Bangkalan:
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang sinergi, bukan perdebatan yang memecah belah. Jadilah tuan rumah yang terbuka, cerdas, dan teguh menjaga jati diri. Siapkan SDM kita dengan ilmu, keterampilan, akhlak, dan takwa. Sambutlah investasi yang membawa berkah, awasi ketat agar tidak merusak budaya dan lingkungan, dan pastikan rakyat Madura — khususnya Bangkalan — akhirnya bangkit dari keterpurukan kemiskinan menuju kesejahteraan yang dijanjikan.”
(ART).
 bersama puluhan ulama dan habaib se-Madura telah membahas rencana tersebut dalam pertemuan pada Minggu (16/8/2026), di mana muncul pandangan agar rencana industrialisasi di Bangkalan ditunda hingga agenda pembentukan Provinsi Madura memperoleh kejelasan.){kind=link}