BANGKALAN, 29 Oktober 2026 (CNI) — Lembaga Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS) menyampaikan tanggapan resmi terkait insiden yang melibatkan petugas pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kwanyar dengan Kepala Desa Pesanggrahan–Kwanyar. Berikut pernyataan lengkap Ketua Umum PAKIS, Abdurrahman Tohir:
MENCATAT DUA PERSPEKTIF FAKTA
Kita menyaksikan adanya dua versi fakta yang saling berbeda. Kedua posisi ini sama-sama penting untuk didengar dan ditelusuri secara objektif, tanpa mendahului kesimpulan:
A. VERSI PELAPOR — MIFTAHUL KHOIR
- Terjadi dugaan penarikan kerah, pukulan ke bagian dada dan lengan, serta tuduhan bersekongkol saat petugas menjelaskan ketersediaan obat;
- Peristiwa terekam kamera pengawas (CCTV), dengan terlapor terlihat melempar bungkusan ke arah loket pelayanan;
- Telah dilaporkan secara resmi ke Polres Bangkalan dengan dugaan penganiayaan.
B. VERSI TERLAPOR — AHMAD SUDARYANTO
- Merasa diperlakukan tidak transparan dan merasa dibohongi terkait informasi ketersediaan obat;
- Menemukan obat yang dikatakan tidak tersedia di dalam bungkusan yang dilempar;
- Menyangkal melakukan pemukulan dan menyampaikan memiliki rekaman pendukung;
- Akan melaporkan balik apabila laporan yang diterima tidak terbukti kebenarannya.

TANGGAPAN DAN CATATAN KRITIS PAKIS
Pertama: Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga dan tugas yang mulia. Jika terdapat kekurangan dalam pelayanan, jalur yang benar adalah menyampaikan masukan secara santun kepada pimpinan puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Tindakan emosional, melempar barang, apalagi kekerasan fisik — terlepas dari alasan apa pun — tidak pernah dapat dibenarkan. Pemimpin masyarakat seharusnya menjadi teladan keteladanan, bukan justru menurunkan derajat keberadaban di ruang pelayanan publik.
Kedua: Jika benar terjadi ketidakjujuran atau kurangnya transparansi dalam pelayanan, hal itu juga merupakan temuan penting yang wajib ditindaklanjuti. Informasi kesehatan harus jujur, jelas, dan terstandar. Pasien berhak mengetahui ketersediaan obat, alasan ketiadaan, serta alternatif penanganan yang tersedia. Apabila terdapat penutupan informasi, itu adalah masalah layanan yang harus segera diperbaiki oleh manajemen puskesmas.
Ketiga: Proses hukum harus dihormati dan dijalankan secara profesional. Polres Bangkalan perlu mengusut perkara ini secara independen — memeriksa rekaman CCTV, mendengar keterangan kedua pihak secara seimbang, serta menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jika terbukti ada kekerasan, pertanggungjawaban harus ditegakkan. Jika terbukti ada laporan yang tidak benar, hal itu juga harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat: Insiden ini juga menyoroti aspek kualitas layanan dan komunikasi kesehatan. Dinamika yang terjadi menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi dan pendekatan kepada pasien. Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berjalan sesuai prosedur teknis semata; tenaga kesehatan juga perlu dilengkapi kemampuan memahami kondisi fisik dan psikologis pasien, mengingat seseorang yang sedang sakit umumnya berada dalam kondisi emosi yang lebih rentan. Komunikasi yang santun, jelas, dan menenangkan adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan yang bermutu.
HIMBAUAN DAN REKOMENDASI
“Kepada kedua belah pihak: mari kita saling menahan diri. Jangan biarkan perselisihan sesaat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pemerintahan desa. Lakukan sikap tabayyun, duduk bersama secara terbuka dan terbimbing untuk menemukan jalan keluar yang adil dan bijaksana.”
“Kepada Dinas Kesehatan dan jajaran manajemen Puskesmas Kwanyar: perbaiki sistem informasi ketersediaan obat agar keragu-raguan serupa tidak terulang. Perkuat pula pelatihan komunikasi dan pendekatan layanan bagi seluruh petugas, sehingga setiap warga yang datang merasa dilayani dengan hormat dan dipahami kondisinya.”
“Kepada Pemerintah Daerah: jadikan insiden ini sebagai titik balik untuk menyusun peta risiko keamanan di fasilitas kesehatan, memperkuat protokol keamanan, serta membangun saluran komunikasi yang cepat dan responsif antara fasilitas kesehatan dengan aparat keamanan di wilayah yang berpotensi rawan.”
“Kepada seluruh elemen masyarakat: mari kita jaga ruang pelayanan publik tetap menjadi tempat yang aman, adil, dan bermartabat bagi kita semua. PAKIS akan terus memantau proses ini. Kebenaran, keadilan, dan perbaikan sistem adalah kepentingan kita bersama. Semoga Bangkalan senantiasa menjadi wilayah di mana pelayanan berjalan baik dan warga dilayani dengan penuh hormat.”
Abdurrahman Tohir
Ketua Umum Lembaga PAKIS
Penulis: Tim PAKIS
Editor: ART
CNI – Cendana News Indonesia
“Objektif & Independen”


