BANGKALAN, CNI – Polemik yang sempat mencuat di masyarakat terkait pencantuman nama tenaga sukwan atas nama Etgar kini mulai menemui titik terang. Menanggapi tiga pertanyaan kritis yang diajukan sebelumnya oleh Lembaga PAKIS, Kepala SMA Negeri 1 Kwanyar memberikan penjelasan resmi kepada Korcam Bangkalan Berbagi Kwanyar.TIGA PERTANYAAN, TIGA JAWABAN KEPALA SEKOLAH
Sebelumnya, PAKIS mengajukan tiga hal mendasar yang memerlukan kejelasan:
- Apakah nama Etgar pernah menerima tunjangan, honor, atau pembayaran apa pun yang bersumber dari anggaran negara?
- Sudah berapa lama nama tersebut tercantum dalam daftar tenaga sukwan sebelum dicabut?
- Apakah pencantuman nama tersebut benar-benar kelalaian murni, atau justru mengandung unsur kesengajaan?
Menjawab ketiga hal tersebut, Kepala SMAN 1 Kwanyar menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
Pertama: Atas nama Etgar tidak pernah menerima honor, tunjangan, maupun pembayaran apa pun yang bersumber dari anggaran negara.
Kedua: Nama tersebut baru tercantum sekitar satu bulan dalam daftar sebelum akhirnya dicabut.
Ketiga: Pencantuman nama tersebut bukan tindakan yang disengaja, melainkan murni kelalaian administratif.
Kepala Sekolah juga melengkapi penjelasan latar belakangnya:
“Awalnya saya memasukkan data Etgar karena saya kira yang bersangkutan bersedia mengajar di sekolah ini. Namun setelah data dimasukkan, ternyata Etgar memutuskan tidak mau mengajar di Madura. Tidak ada unsur kesengajaan, ini murni kelalaian saya,” ujarnya secara terbuka.
PENJELASAN BELUM CUKUP, PAKIS TETAP DESAK AUDIT RESMI
Menanggapi klarifikasi tersebut, Ketua Umum Lembaga PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyambut baik adanya penjelasan, namun menegaskan bahwa pengakuan sepihak belum cukup menjadi dasar kesimpulan yang sah.
“PAKIS menghargai adanya penjelasan tersebut. Namun demi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, PAKIS dalam waktu dekat akan mengundang dan menghadirkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit formal secara langsung.”
Rahman menegaskan langkah ini diambil agar seluruh fakta dapat terungkap secara transparan, terukur, dan akuntabel:
“Penjelasan lisan perlu dibuktikan dengan data dan pemeriksaan resmi. Kebenaran harus dibuktikan, bukan sekadar diakui. Audit Inspektorat diperlukan agar tidak ada keraguan, dan agar ke depannya administrasi kepegawaian di seluruh sekolah menengah atas se-Kabupaten Bangkalan benar-benar berjalan cermat, tertib, dan bebas dari dugaan penyimpangan apa pun,” tegasnya.
HARAPAN DAN CATATAN PENTING
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih utuh. Meski demikian, PAKIS menegaskan: kasus ini sekurang-kurangnya telah membuktikan adanya upaya atau percobaan melakukan mal-administrasi oleh oknum Kepala Sekolah tersebut, yang mestinya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan.
Oleh karena itu, pengelolaan data kepegawaian dan pencantuman nama dalam daftar penerima hak ke depan wajib dilakukan dengan sangat cermat, teliti, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keraguan di kemudian hari. (ART).
