KASUS KERACUNAN MBG DI SIDOARJO MENCAPAI 566 ORANG — KOMISI IX DPR MINTA BGN INVESTIGASI TUNTAS DAN TANGGUNG BIAYA PENGOBATAN

SIDOARJO, CNI — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka terkait kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menimpa 566 orang. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti sekaligus memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh. “Saya minta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka untuk mengetahui penyebab kasus keracunan dan membenahi tata kelola dengan detail dan terinci,” ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Selain investigasi, politikus Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan agar BGN menanggung seluruh biaya pengobatan para korban dan memastikan semua mendapatkan penanganan medis yang baik. “Saya minta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN,” jelasnya. Yahya menilai terjadinya kasus ini menunjukkan tata kelola program MBG masih belum sempurna dan memerlukan pembenahan serius dari pimpinan BGN. “Walaupun Kepala BGN yang baru sudah melakukan perbaikan dan tindakan tegas, namun upaya tersebut belum menyentuh seluruh dapur yang ada,” katanya.

Yahya mengapresiasi langkah BGN yang telah menutup sementara dapur penyebab keracunan serta mencopot kepala dapur terkait. Namun ia menegaskan tindakan tersebut harus diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, serta kualitas sumber daya manusia pengelola dapur. “Saya menghargai tindakan tegas BGN, namun itu perlu diikuti evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan SDM pengelola dapur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yahya mendesak BGN meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala dapur agar pengelolaan makanan berjalan lebih profesional, berintegritas, dan disiplin. Pengawasan terhadap setiap dapur MBG juga harus diperketat, bahkan perlu dibentuk satuan tugas khusus yang melibatkan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga perwakilan orang tua murid. “Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN,” pungkas Yahya.

(CNI) – Cendana News Indonesia
Dipublikasikan: Rabu, 2 September 2026
CNI : Objektif & Independen

Advertisement

Postingan Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Populer Minggu ini

spot_img

Berita Terbaru