BANGKALAN, CNI — Bupati Bangkalan Lukman Hakim secara resmi mengukuhkan 87 Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (31/8/2026). Pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan satuan pendidikan, namun Bupati sendiri menyampaikan bahwa masih tersisa sekitar 170 lembaga sekolah yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan krisis kepemimpinan sekolah di Bangkalan belum sepenuhnya terselesaikan, dan perlu dikaji secara mendalam akar penyebabnya — baik dari sisi administratif maupun psikologis — agar tidak terus berulang.
87 DIKUKUHKAN, MASIH 170 KOSONG: FAKTA YANG HARUS DIEVALUASI
Pengukuhan 87 Kepala Sekolah ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata pemerintah daerah mengisi kekosongan pimpinan sekolah. Namun angka 170 sekolah yang masih kosong menunjukkan bahwa tantangan pengisian jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Bangkalan masih sangat besar. Jika hanya mengandalkan proses pengangkatan berkala, maka persoalan ini tidak akan pernah tuntas, karena di satu sisi diangkat, di sisi lain muncul kekosongan baru. Hal ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang harus ditelusuri lebih dalam.
FAKTOR ADMINISTRATIF: RUMITNYA PROSES MENJADI PENYURUT MINAT
Secara administratif, proses pengangkatan Kepala Sekolah melibatkan tahapan yang sangat panjang dan berbelit. Mulai dari pemenuhan syarat diklat kepemimpinan, sertifikasi, uji kompetensi, hingga rekomendasi bertingkat dari berbagai pihak. Banyak guru yang sebenarnya berpotensi akhirnya gugur di tengah jalan karena tidak memenuhi salah satu syarat administratif saja. Proses yang kurang transparan dan aturan yang sering berubah di tengah jalan membuat guru enggan maju. Ditambah lagi birokrasi pengangkatan yang lambat, sehingga kekosongan jabatan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan.
FAKTOR PSIKOLOGIS: BEBAN PSIKIS YANG TIDAK KELIHATAN NAMUN BERAT
Dimensi yang paling sering luput dari perhatian justru berada di ranah psikologis dan kejiwaan seorang guru. Banyak guru sebenarnya mampu, namun memilih tidak mau maju karena beban psikis yang dirasakan terlalu berat. Menjadi Kepala Sekolah berarti memikul tanggung jawab administrasi yang kompleks, risiko hukum yang mengancam setiap saat, serta tekanan berlapis dari pengawas, dinas, orang tua, dan masyarakat. Tunjangan yang diterima dirasakan belum sebanding dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang dipikul. Ada ketakutan tersandung masalah hukum, ada kecemasan menghadapi tuntutan berbagai pihak, dan ada keengganan meninggalkan kenyamanan mengajar untuk masuk ke dunia manajemen yang penuh tekanan. Ini bukan soal tidak mampu, melainkan soal tidak mau karena beban psikis yang tidak seimbang dengan apresiasi yang diterima.
KESIMPULAN DAN SERUAN PEMBENAHAN
Krisis kekosongan Kepala Sekolah di Bangkalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengukuhkan 87 orang, sementara 170 lainnya masih kosong. Perlu pembenahan menyeluruh: penyederhanaan proses administrasi pengangkatan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan, serta yang paling penting — perhatian terhadap aspek psikologis guru agar tidak ada lagi rasa takut dan cemas berlebih untuk maju memimpin sekolah. Jika faktor-faktor administratif dan psikologis ini tidak segera diatasi, maka angka 170 sekolah kosong tidak akan berkurang secara signifikan, dan generasi penerus Bangkalan yang pada akhirnya akan dirugikan.
— Abdurrahman Tohir, Ketua Umum PAKIS
(CNI) – Cendana News Indonesia
Dipublikasikan: Kamis, 3 September 2026
CNI : Objektif & Independen
. Pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan kepemimpinan satuan pendidikan, namun Bupati sendiri menyampaikan bahwa masih tersisa sekitar 170 lembaga sekolah yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan krisis kepemimpinan sekolah di Bangkalan belum sepenuhnya terselesaikan, dan perlu dikaji secara mendalam akar penyebabnya — baik dari sisi administratif maupun psikologis — agar tidak terus berulang.){kind=link}