PAKIS AJAK LSM DAN MEDIA SE-BANGKALAN LAYANGKAN SURAT SERENTAK KE PUSAT: BANGKALAN WAJIB MENJADI PRIORITAS UTAMA SUNTIKAN DANA

BANGKALAN, CNI — Menghimpitnya kondisi fiskal yang menimpa Kabupaten Bangkalan mendorong Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan media untuk bersatu bersuara. PAKIS bersama segenap aktivis LSM dan media massa di Kabupaten Bangkalan berencana melayangkan surat serentak kepada Pemerintah Pusat, demi menempatkan Bangkalan pada urutan teratas daftar penerima bantuan anggaran khusus.

BEBAN MENUMPUK, SUMBER DIPANGKAS: BANGKALAN TERJEBAK SITUASI SULIT

Kesulitan yang dihadapi Bangkalan bukanlah kebetulan semata, melainkan akibat tumpukan beban bertubi-tubi yang dipikul sekaligus:

• Beban Baru Tanpa Pendampingan Dana

Arahan Menteri PANRB memerintahkan ribuan guru sukarelawan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Namun kewajiban membayar gajinya sepenuhnya dibebankan kepada APBD Bangkalan, tanpa disertai tambahan pendanaan dari pusat.

• Pemangkasan Pendapatan Secara Drastis
• Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2026 berkurang sekitar Rp200 miliar dibanding tahun 2025.
• Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turun sekitar Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.
• Aturan Semakin Ketat, Ruang Gerak Makin Sempit

Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% mulai tahun 2027. Padahal saat ini porsi belanja pegawai di Bangkalan masih berada di atas angka tersebut. Jika aturan ini ditegakkan tanpa bantuan tambahan, maka yang terancam adalah pembayaran gaji ribuan guru dan pegawai daerah.

SERUAN TEGAS PAKIS: BANGKALAN HARAP MENJADI PRIORITAS UTAMA

Menanggapi tekanan yang saling mengunci tersebut, Ketua Umum PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyampaikan desakan sekaligus ajakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan seluruh elemen masyarakat:

“Beban yang dipikul Bangkalan sangat berat: kewajiban membayar gaji pegawai baru bertambah, sumber pendapatan justru dipangkas, sementara aturan batas belanja semakin ketat. Mustahil daerah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan khusus.”

PAKIS meminta Pemkab Bangkalan segera menyusun data lengkap dan mengajukan permohonan prioritas kepada pemerintah pusat.

“Kami berharap sebelum Presiden memutuskan daftar daerah yang akan disuntik dana, nama Bangkalan sudah berada di urutan teratas. Jangan sampai karena tumpang tindih kebijakan, nasib ribuan pegawai dan guru di Bangkalan menjadi taruhannya,” tegasnya.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sedang menyelesaikan rekonsiliasi data sebelum daftar prioritas diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk keputusan akhir.

SKEMA BANTUAN PUSAT: JALAN TERAKHIR BAGI BANGKALAN

Merespons ratusan daerah yang terancam gagal bayar gaji, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menyusun skema tambahan anggaran khusus. Namun bantuan ini ditegaskan sebagai jalan terakhir, setelah daerah melakukan langkah mandiri: efisiensi belanja operasional, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil.

Mendagri juga menegaskan satu hal yang sangat penting: “Tidak ada opsi merumahkan pegawai atau menunda pembayaran gaji.”

AJAKAN AKSI BERSAMA: SURAT SERENTAK KE PUSAT

Berdasarkan analisa dan kajian mendalam yang dilakukan PAKIS, kondisi Bangkalan pada tahun 2027 diperkirakan akan semakin terpuruk jika tidak segera mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, PAKIS mengajak seluruh aktivis LSM dan media massa di Kabupaten Bangkalan untuk:

• Melakukan aksi bersama melayangkan surat serentak kepada Pemerintah Pusat, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PANRB.
• Menyampaikan fakta dan data secara transparan agar Bangkalan diakui sebagai daerah yang membutuhkan perhatian prioritas.
• Menuntut keadilan dan keadilan alokasi bantuan, sehingga beban yang tidak sebanding dengan kemampuan fiskal daerah tidak lagi dialihkan kepada ribuan guru dan pegawai yang telah bekerja dengan dedikasi.

“Bangkalan tidak meminta bantuan tanpa alasan. Bangkalan meminta keadilan: beban yang dipaksakan oleh pusat harus disertai dukungan dana yang memadai. Jika tidak, maka tahun 2027 akan menjadi masa yang sangat berat bagi seluruh masyarakat Bangkalan,” pungkas Abdurrahman Tohir.
(ART).

Advertisement