BANGKALAN, CNI — Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data. Salah satu langkah strategis diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melalui DITO MANTAB, sebuah papan kendali (dashboard) digital yang memantau sekaligus mengintegrasikan data statistik sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Inovasi ini lahir menjawab tantangan mendasar: ketersediaan dan keterisian data yang belum optimal. Hasil evaluasi menunjukkan 73 persen OPD belum menyampaikan data statistik secara lengkap, yang berdampak pada Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bangkalan tahun 2025 hanya mencapai 45,08 dengan predikat “Kurang”.
Melalui DITO MANTAB, pengelolaan data tidak lagi berjalan terpisah-pisah. Diskominfo dapat memantau keterisian data masing-masing OPD secara waktu nyata (real-time), sehingga data yang belum lengkap dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Selama data kita tersebar, tidak lengkap, dan sulit dipantau, sulit pula bagi pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat sasaran. DITO MANTAB hadir untuk menjawab persoalan itu,” ujar Kepala Diskominfo Kabupaten Bangkalan, Zainal Alim, S.H., M.M.
Pengembangan tahap awal (Juli–September 2026) telah menuntaskan seluruh 10 tahapan pengembangan dengan capaian 100 persen. Tidak hanya sistem digital, Pemkab Bangkalan juga menyiapkan landasan hukum: Surat Keputusan Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
“Kami tidak ingin ini berhenti sebagai proyek uji coba. Melalui SK dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Bangkalan akan memiliki payung hukum yang jelas dan berkelanjutan,” tegas Zainal.
Implementasi ini mulai menunjukkan perubahan: sejumlah OPD yang sebelumnya lambat kini mulai meningkatkan koordinasi dan menyampaikan data secara berkala. Penguatan ini juga mendapat dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan. Ke depan, DITO MANTAB akan diperluas ke seluruh OPD dengan pendampingan berkelanjutan.
Menyikapi langkah tersebut, Ketua Umum Lembaga PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting:
“PAKIS mengapresiasi langkah Diskominfo dan Pemkab Bangkalan menghadirkan DITO MANTAB. Ini adalah fondasi yang sangat penting. Pemerintahan yang baik dibangun di atas data yang benar, lengkap, dan terbuka. Indeks SDI 45,08 bukan angka yang membanggakan, namun menyadari kekurangan dan berbenah adalah awal kemajuan.”
Namun, PAKIS menyampaikan catatan kritis agar program ini tidak kehilangan arah:
Pertama, Kepatuhan OPD harus dipantau dan dinilai kinerjanya;
“Masih ada 73 persen OPD yang belum lengkap datanya. Ini bukan sekadar masalah sistem, melainkan kesadaran dan kedisiplinan pimpinan OPD. Harus ada sanksi atau penilaian kinerja yang nyata bagi OPD yang masih lambat atau lalai menyampaikan data. Jangan sampai DITO MANTAB hanya menampilkan ketidakpatuhan tanpa ada tindakan tegas.”
Kedua, Data harus dapat diakses publik, bukan hanya di dalam lingkaran pemerintah;
“Satu Data Indonesia bermakna jika masyarakat juga dapat mengaksesnya. Data yang terkunci tidak akan mengurangi keraguan publik terhadap kebijakan. Setelah sistem berjalan, pastikan portal data terbuka untuk umum, sehingga warga, akademisi, dan media dapat memverifikasi sendiri.”
Ketiga, Pastikan data akurat, bukan sekadar terisi;
“Angka 100 persen penyelesaian tahapan pengembangan adalah kabar baik, tetapi kualitas datanya yang harus dijaga. Jangan ada data yang hanya ‘diisi’ agar terlihat lengkap padahal tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Data yang salah jauh lebih berbahaya daripada data yang belum ada.”
Keempat, Keberlanjutan harus dijamin
“Payung hukum Perbup yang sedang disusun harus segera ditetapkan dan dijalankan secara konsisten, tidak berganti seiring bergantinya pejabat. Sistem ini harus hidup dan berkembang, bukan berhenti setelah proyek selesai.”
“DITO MANTAB adalah awal yang baik. Namun keberhasilan sebenarnya bukan terlihat dari layar pemantauan yang hijau semua, melainkan dari kebijakan yang lahir berdasar data tersebut dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Semoga data ini menjadi dasar keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bangkalan,” pungkas Abdurrahman Tohir.
CNI — Objektif & Independen
Dipublikasikan: Rabu, 9 September 2026
 melalui DITO MANTAB, sebuah papan kendali (dashboard) digital yang memantau sekaligus mengintegrasikan data statistik sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).){kind=link}