Bongkar Kebocoran Pajak Triliunan, Pernyataan Soal Whoosh, Hingga Perselisihan Dividen Rp120 Triliun
JAKARTA, CNI — Panggung politik-ekonomi Tanah Air menyajikan peristiwa paling kolosal dan dramatis di awal pekan ini. Pada Senin sore (14 September 2026), kabar mengejutkan datang dari Istana Negara: Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan.
Pencopotan mendadak ini terjadi hanya beberapa jam setelah Purbaya membongkar dugaan kebocoran pajak raksasa yang melibatkan puluhan pabrik baja serta oknum “orang dalam” di lingkungan instansi terkait.
I. KEBOCORAN PAJAK YANG BARU SAJA TERBUKA
Kisah bermula dari kecurigaan mendalam Purbaya terhadap indikasi ketidakberesan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beliau menyoroti sedikitnya 40 pabrik baja asal Tiongkok yang diduga beroperasi tanpa menunaikan kewajiban pajak secara penuh. Padahal perintah pemeriksaan telah diturunkan dari meja Menteri, namun tak satu pun perusahaan tersebut disentuh petugas.
Purbaya bahkan menunjuk satu perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung dengan tunggakan pajak yang mencapai angka fantastis:
“Sedikitnya Rp200 miliar, dan nilainya berpotensi mendekati Rp1 triliun!”
Angka yang sanggup menambal banyak lubang anggaran negara. Purbaya pun berikrar akan menyapu bersih kebocoran di sektor Pajak maupun Bea Cukai tanpa pandang bulu.
Puncaknya terjadi pada Senin siang, saat Purbaya menghadiri rapat kerja gabungan bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, pukul 11.00–14.33 WIB. Di tengah pembahasan yang memanas, peristiwa tak terduga terjadi:
- Panggilan Masuk — Ponsel Purbaya menerima panggilan penting dari Istana Negara.
- Rapat Disela — Pimpinan sidang seketika menunda rapat agar beliau dapat menerima panggilan di luar ruangan.
- Tidak Kembali — Purbaya melangkah keluar… dan tak pernah kembali ke kursinya. Tak lama kemudian, staf terlihat mengemasi barang-barang milik Menteri yang tertinggal.
Sore harinya, pengumuman resmi tiba: masa jabatan Purbaya telah berakhir.
II. SOAL UTANG WHOOSH YANG MENGUNDANG PERDEBATAN
Selain persoalan pajak, pernyataan Purbaya terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) juga menjadi sorotan. Purbaya dinilai terlalu blak-blakan ketika menyebutkan bahwa proses restrukturisasi utang proyek tersebut dapat berlangsung sangat panjang. Isu sebesar ini seharusnya dibahas dengan kedalaman analisis yang memadai, karena menyangkut struktur pembiayaan, keterlibatan BUMN, kerja sama dengan pihak Tiongkok, serta dampak jangka panjang terhadap keuangan negara.
Para pengamat mengingatkan: beban Whoosh tidak harus langsung dialihkan ke APBN. Masih terbuka ruang kajian berbagai mekanisme kemitraan — mulai dari penjadwalan ulang pelunasan, penyesuaian struktur kepemilikan saham, kerja sama operasi, hingga peran yang dapat diambil Danantara.
Perlu ditegaskan: hingga saat ini tidak ada keterangan resmi yang menyatakan pernyataan Purbaya soal Whoosh menjadi alasan pencopotannya. Dua peristiwa ini berdekatan waktu, namun belum terbukti saling menyebabkan.
III. PERSENGKETAAN DIVIDEN Rp120 TRILIUN DENGAN DANANTARA
Sebelum peristiwa-peristiwa di atas, hubungan Purbaya dengan Badan Pengelola Investasi Danantara (dipimpin CEO Rosan Roeslani) diketahui memanas terkait rencana penyetoran dividen BUMN sebesar Rp120 triliun ke kas negara.
- Purbaya meminta agar dana tersebut segera disetor ke negara sebagai cadangan fiskal tambahan, dan menyebut permintaan itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
- Danantara keberatan, menilai hal itu bertentangan dengan aturan baru yang menetapkan bahwa aset dan keuntungan BUMN dikelola secara mandiri oleh Danantara sebagai aset negara yang dipisahkan — bukan otomatis masuk ke APBN.
Perselisihan ini menjadi salah satu titik ketegangan utama yang muncul sebelum akhirnya Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara pada 14 September 2026.
IV. SERIBU TANDA TANYA TETAP TERGANTUNG
Kini, pengungkapan kebocoran pajak triliunan rupiah yang baru saja dibuka lebar itu menggantung di udara. Nama-nama yang disebut, angka yang dipaparkan, dan janji pemberantasan kebocoran itu seakan terhenti di tengah jalan.
Membongkar kebocoran butuh nyali sekuat baja. Namun menghadapi panggilan telepon dari Istana di tengah rapat, ternyata butuh ketabahan yang jauh lebih besar. Di panggung politik, baru mengungkap nama oknum pada siang hari — sore harinya, kursi jabatan telah berpindah tangan.
Kini Suahasil Nazara memegang kendali Kementerian Keuangan. Kebocoran pajak yang belum terselesaikan, utang Whoosh yang masih dicari jalannya, serta perselisihan mekanisme pengelolaan dividen BUMN — semua itu menjadi beban yang harus segera diemban.
CNI — Cendana News Indonesia
Dipublikasikan: Selasa, 15 September 2026
CNI: Objektif & Independen
