BANGKALAN, CNI – Lembaga kajian Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan dan kondisi sistem kenegaraan saat ini. Ketua Umum PAKIS, Abdurrahman Tohir, menilai dua program unggulan pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi berbalik fungsi: alih-alih meratakan kesejahteraan, justru menjadi sarana pemerataan praktik korupsi.
“Kita melihat kebusukan sudah merambah ke seluruh sendi kehidupan—mulai dari jantung pemerintahan hingga ke tatanan masyarakat sehari-hari. Akibatnya, fungsi dan tugas pokok lembaga negara kini kabur, kehilangan arah serta tujuan yang seharusnya,” tegas Abdurrahman Tohir dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Lebih mendalam, ia mempertanyakan konsistensi penyelenggaraan negara atas landasan paling fundamental bangsa: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, roh dari dasar negara tersebut perlahan memudar dan mendesak dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
Mengenai upaya pembersihan sistem yang telah dilakukan selama puluhan tahun, Abdurrahman menegaskan Reformasi 1998 telah gagal total menghentikan maraknya pelanggaran kepercayaan publik. Oleh karena itu, solusi parsial tak lagi mempan.
“Langkah yang paling tepat dan mendasar saat ini bukan sekadar perbaikan permukaan. Negara ini harus di-RESTART dari nol kembali. Jika perlu, ditempuh jalur REVOLUSI sistem untuk membangun tatanan baru yang benar-benar memihak keadilan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan keras ini langsung memicu perdebatan luas. Sebagian pengamat sepakat bahwa pembenahan total mutlak diperlukan, namun sebagian lainnya mengingatkan agar setiap upaya perubahan senantiasa berpegang pada jalur konstitusi demi menjaga keutuhan persatuan bangsa.
 melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan dan kondisi sistem kenegaraan saat ini. Ketua Umum PAKIS, Abdurrahman Tohir, menilai dua program unggulan pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi berbalik fungsi: alih-alih meratakan kesejahteraan, justru menjadi sarana pemerataan praktik korupsi.){kind=link}