Klaim Rp70 Miliar Dana Talangan Muktamar NU Versi Tersangka Korupsi ATR/BPN Dibantah PBNU

Jakarta, 18 November 2026 (CNI) – Tersangka dugaan korupsi kasus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, menyampaikan pernyataan baru pasca pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengklaim telah menyalurkan dana Rp70 miliar sebagai dana talangan penyelenggaraan Muktamar ke‑35 Nahdlatul Ulama (NU). Klaim itu langsung mendapat tanggapan tegas dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menegaskan Muktamar NU tidak terkait dana dugaan korupsi.

  1. Pernyataan Fahd El Fouz

Pernyataan Fahd disampaikan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026) malam. Kepada awak media ia menyatakan keyakinan dana Rp70 miliar yang diserahkan murni untuk keperluan NU. Selain itu, Fahd juga menyebut adanya dana senilai 3,9 juta dolar AS yang diklaim diserahkan kepada NU, namun belum merinci mekanisme penyaluran serta alokasi penggunaan dana tersebut.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” ujar Fahd kepada wartawan.

Klaim ini melengkapi pernyataan Fahd tanggal 10 November 2026. Ia mengaku dimintai dana hingga Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto (sesama tersangka perkara ATR/BPN) lewat telepon tanggal 25‑26 Agustus 2026 yang sempat ia tolak. Kemudian tanggal 27 Agustus Arif menghubunginya lagi dengan menyertakan nama petinggi yang tidak dapat disebutkan, sehingga Fahd akhirnya bersedia menyalurkan Rp70 miliar sebagai dana talangan Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar‑benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” tutur Fahd.

  1. Bantahan Resmi PBNU

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), telah merilis pernyataan resmi tanggal 12 November 2026. Ia menegaskan penyelenggaraan Muktamar ke‑35 NU sama sekali tidak melibatkan dana hasil korupsi. PBNU meminta pihak yang mengemukakan klaim tersebut menunjukkan bukti valid, karena pernyataan tanpa bukti berpotensi mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku‑ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” tegas Gus Ipul sebagaimana dikutip NU Online.

PBNU menyatakan akan terus memantau perkembangan proses hukum perkara ini beserta bukti‑bukti yang terungkap di persidangan. Apabila terbukti ada oknum menyalahgunakan nama NU untuk penyaluran dana korupsi, pihak terkait harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

  1. Pandangan PAKIS

Ketua Umum Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS), Abdurrahman Tohir, menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut. Menurutnya, NU merupakan organisasi yang dihuni para ulama yang dikenal bertakwa serta memahami batas halal dan haram.

“Ah, itu tidak mungkin, NU itu kumpulan para ulama. Ulama itu manusia yang disucikan oleh umatnya, dinilai kumpulan orang‑orang yang takwa dan takut pada Tuhannya, tahu mana yang halal dan yang batil,” ujar Abdurrahman Tohir.

  1. Latar Belakang Perkara KPK

Perkara bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek tanggal 14 September 2026. Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Daftar delapan tersangka:

  1. Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN)
  2. I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)
  3. Adrianto Pitojo Adhi (Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk)
  4. Rizal Pahlevi (Pihak swasta)
  5. Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)
  6. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq
  7. Erwin
  8. Muhammad Fakhry

Skema kasus berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor disertai dugaan gratifikasi urusan pertanahan. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai rupiah dan mata uang asing dengan total sitaan sekitar Rp106,3 miliar.

  1. Catatan Status Hukum

Hingga berita diterbitkan, klaim Fahd mengenai dana talangan Muktamar NU baru berupa pernyataan tersangka. Keterkaitan dana tersebut dengan Muktamar NU dan tindak pidana korupsi masih harus dibuktikan melalui tahap penyidikan dan persidangan KPK. Pernyataan Fahd dan bantahan resmi PBNU menjadi dua versi fakta yang akan diuji kebenarannya dengan bukti hukum yang sah.

Penulis : Citra
Editor : Muzammil
CNI : Cendana News Indonesia
“Objektif & Independen”

Advertisement
Advertisement

Postingan Terkait 》

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Populer Minggu ini 》

spot_img

Berita Terbaru 》