Tim Analisis LSM PAKIS Paparkan Aturan, Benturan Kepentingan, dan Potensi Pelanggaran Hukum atas Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan pada Proyek Pendidikan
Bangkalan, 15 November 2026 (CNI) – Tim Analisis LSM PAKIS mengeluarkan kajian hukum terkait pertanyaan publik yang sedang ramai bergulir di masyarakat, yaitu terkait perbolehkan oknum anggota DPRD menjadi pelaksana pekerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kajian yang disusun secara sistematis ini, LSM PAKIS memetakan batas‑batas wewenang anggota DPRD, larangan benturan kepentingan, skenario kasus di lapangan, daftar peraturan perundang‑undangan yang menjadi rujukan, hingga instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran. LSM PAKIS menegaskan bahwa tugas utama anggota DPRD adalah fungsi legislasi, persetujuan anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya proyek pemerintah, bukan bertindak selaku kontraktor atau pelaksana fisik pekerjaan revitalisasi gedung sekolah.
PEMBEDAAN TIGA PERAN KRUSIAL YANG SERING TERBALIK DI MASYARAKAT
Tim Analisis LSM PAKIS menekankan pentingnya memisahkan tiga peran agar tidak terjadi kesalahpahaman publik:
- Peran Anggota DPRD (DIPERBOLEHKAN): Melakukan pengawasan, menanyakan progres pekerjaan, meminta laporan kepada Dinas Pendidikan serta instansi terkait. Ini adalah tugas konstitusional anggota dewan.
- Peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan / P2SP (DIPERBOLEHKAN untuk unsur sekolah, komite sekolah, Dinas Pendidikan): Panitia ini bertugas mengelola skema swakelola proyek revitalisasi sekolah sesuai petunjuk teknis Kemendikdasmen. Anggota DPRD tidak termasuk unsur utama pembentuk P2SP, kecuali sekadar pengawas eksternal tanpa menerima keuntungan finansial dari proyek.
- Peran Pelaksana / Kontraktor / Penyedia Jasa / Pemilik Manfaat Proyek (DILARANG bagi anggota DPRD): Pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik, menyediakan material, menerima pembayaran dari anggaran proyek baik atas nama pribadi, perusahaan sendiri, maupun perusahaan bendera (nominee) yang dikuasai oknum anggota DPRD.
DASAR HUKUM YANG MENJADI RUJUKAN KAJIAN LSM PAKIS
A. Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
Dalam ketentuan Pasal 400 diatur larangan rangkap jabatan dan larangan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tugas wewenang DPRD. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, termasuk menjadi pelaksana proyek yang anggarannya telah disetujui dan diawasi oleh lembaga DPRD. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diproses oleh Badan Kehormatan DPRD dengan sanksi administrasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, teguran keras sampai Pemberhentian Antar Waktu (PAW).
B. Undang‑Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Anggota DPRD adalah penyelenggara negara yang wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Penyelenggara negara dilarang memanfaatkan kedudukan dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, kerabat, maupun kelompok tertentu atas proyek pemerintah. Termasuk kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mendeteksi kepemilikan aset maupun perusahaan yang terkait proyek revitalisasi sekolah.
C. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
Ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengatur syarat kelayakan penyedia jasa. Penyedia jasa dilarang terafiliasi dengan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan terhadap paket pekerjaan. Larangan ini juga mencakup praktik pinjam nama (perusahaan bendera) di mana secara tertulis nama direktur bukan oknum anggota DPRD, namun oknum tersebut adalah pemilik manfaat yang menerima keuntungan hasil proyek.
D. Petunjuk Teknis Revitalisasi Satuan Pendidikan (Inpres Nomor 7 Tahun 2025)
Proyek revitalisasi gedung sekolah memiliki skema khusus swakelola melalui P2SP. Meskipun ada mekanisme swakelola, skema tersebut ditujukan untuk pengelolaan satuan pendidikan, bukan menjadi celah bagi oknum penyelenggara negara termasuk anggota DPRD untuk bertindak selaku pelaksana pekerjaan.
E. Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi
Apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur penyalahgunaan wewenang, kolusi, pemalsuan dokumen pengadaan, mark‑up anggaran, gratifikasi, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan jeratan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara serta denda. Tidak hanya oknum anggota DPRD, pihak perantara, keluarga, dan pengurus perusahaan bendera juga dapat menjadi tersangka apabila terbukti terlibat.
ANALISIS SKENARIO KASUS YANG TERJADI DI LAPANGAN
Skenario 1: Oknum anggota DPRD terdaftar secara resmi sebagai pemilik / direktur perusahaan pemenang proyek
Kesimpulan LSM PAKIS: Jelas melanggar ketentuan karena menimbulkan benturan kepentingan. Anggota DPRD berada pada posisi menyetujui anggaran sekaligus menerima keuntungan dari proyek yang dibiayai dana publik.
Skenario 2: Nama anggota DPRD tidak tercantum di akta perusahaan, namun keluarga, kerabat, atau orang kepercayaan dijadikan pemilik resmi (perusahaan bendera)
Kesimpulan LSM PAKIS: Tetap berpotensi melanggar apabila terverifikasi oknum anggota DPRD adalah pemilik manfaat. Bukti dapat berupa aliran dana, dokumen perjanjian tersembunyi, dan data LHKPN.
Skenario 3: Anggota DPRD turun ke lokasi proyek untuk memantau, menanyakan kualitas pekerjaan kepada sekolah dan Dinas Pendidikan
Kesimpulan LSM PAKIS: Diperbolehkan. Merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Selama tidak memerintahkan penunjukan kontraktor tertentu dan tidak mengambil keuntungan dari proyek.
Skenario 4: Anggota DPRD dimasukkan ke dalam kepanitiaan P2SP
Kesimpulan LSM PAKIS: Harus diperiksa isi Surat Keputusan pembentukan P2SP. Apabila hanya bertindak sebagai pengawas eksternal tidak menerima keuntungan, masih dapat dibenarkan. Namun apabila ditugaskan melaksanakan pekerjaan fisik serta menerima bayaran dari proyek, maka melanggar peraturan perundang‑undangan.
REKOMENDASI TIM ANALISIS LSM PAKIS KEPADA INSTANSI TERKAIT
Tim Analisis LSM PAKIS meminta kepada beberapa instansi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan:
- Badan Kehormatan DPRD: Memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.
- Inspektorat Daerah: Melakukan audit internal terhadap anggaran proyek revitalisasi sekolah.
- BPK / BPKP: Melakukan audit keuangan dana APBD/APBN proyek.
- Kepolisian, Kejaksaan, KPK: Memproses dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan gratifikasi apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
- Dinas Pendidikan: Menyajikan dokumen resmi proyek termasuk skema P2SP kepada publik.
- Pokja Pengadaan Barang Jasa: Memeriksa dokumen kelayakan penyedia jasa beserta data pemilik manfaat perusahaan pemenang tender.
PERNYATAAN RESMI LSM PAKIS
“LSM PAKIS menegaskan bahwa kajian ini merupakan analisis hukum atas pertanyaan masyarakat, belum merupakan kesimpulan bersalah terhadap pihak yang diduga terlibat. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami meminta seluruh instansi penegak hukum dan pengawas daerah untuk membuka proses pemeriksaan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui hasil akhir pemeriksaan proyek revitalisasi gedung sekolah. Dana untuk pendidikan adalah uang rakyat yang harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.”
Penulis : Tim Analisis LSM PAKIS
Editor : ART



