BANGKALAN, CNI — Isu penolakan rencana industrialisasi di Kabupaten Bangkalan oleh Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) justru memunculkan kejelasan baru yang berbeda dari pemberitaan sebelumnya. Berikut rangkaian fakta dan tanggapan Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS):
Berdasarkan pemberitaan Media Realita, Minggu (16/8/2026), disebutkan bahwa BASSRA bersama 45 ulama dan habaib se-Madura secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana industrialisasi di Kabupaten Bangkalan. Keputusan tersebut diklaim disepakati dalam rapat yang berlangsung pada hari itu. Para ulama disebutkan menegaskan bahwa rencana industrialisasi seharusnya ditunda hingga Madura resmi menjadi provinsi berdiri sendiri, agar memiliki wewenang penuh dalam mengatur serta mengawasi tata ruang wilayah secara mandiri.
Namun, berbanding terbalik dengan pemberitaan tersebut, pernyataan resmi dari Sekretaris Umum BASSRA, KH. Syafik Rofi’i, justru membantah adanya sikap penolakan itu. Dalam wawancaranya kepada LensaMadura.com pada Senin (17/8/2026), Kiai Syafik menjelaskan:
“Pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026, memang membahas isu industrialisasi. Namun forum tersebut tidak menghasilkan keputusan untuk menolak ataupun menerima rencana tersebut. Kami hanya berbincang dan menyerap informasi.”
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai forum untuk mengeluarkan sikap politik maupun keputusan kelembagaan. Pembahasan yang dilakukan hanyalah bagian dari upaya ulama untuk memperoleh informasi dan memahami rencana pembangunan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, ia meminta pernyataan mengenai sikap BASSRA tidak ditarik lebih jauh dari apa yang sebenarnya dibahas dalam forum.
“Tidak ada pernyataan menolak. Yang ada adalah pembahasan dan penyerapan informasi. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu membawa manfaat bagi masyarakat Madura. Tetapi sekali lagi, dalam pertemuan kemarin tidak ada keputusan menolak atau menerima industrialisasi di Bangkalan,” ungkap Syafik.
Sebelumnya, pemberitaan menyebutkan BASSRA bersama sekitar 26 ulama dan kiai se-Madura menolak rencana tersebut. Kini ditegaskan bahwa BASSRA masih akan melihat dan mencermati perkembangan rencana, serta pembahasan lebih lanjut semestinya didasarkan pada informasi yang utuh, bukan kesimpulan yang terburu-buru.
Menanggapi pemberitaan yang sempat menyebut adanya penolakan dari kalangan ulama, Ketua Umum Lembaga PAKIS, Abdurrahman Tohir, menyampaikan pertanyaan kritis sekaligus seruan terbuka:
“Ketika kemiskinan menimpa rakyat Madura, dan bahkan Bangkalan sendiri — yang menempati angka kemiskinan nomor dua dari bawah se-Jawa Timur — mengapa para tokoh dan mereka yang mengaku ulama tidak bersuara? Mengapa tidak memberikan solusi kepada pemerintah maupun bagi umat dan rakyat? Justru tatkala ada peluang industri yang jelas-jelas dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat maupun umat, ujug-ujug mengeluarkan suara penolakan — ada apa? Jika memang menolaknya, apa solusi yang ditawarkan bagi pemerintah dan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan ini?”
PAKIS menegaskan bahwa di tengah keterbatasan dan belum adanya solusi konkret dari berbagai pihak, masuknya industri dan investasi menjadi salah satu jalan keluar yang paling nyata bagi rakyat saat ini:
“Bagi rakyat, masuknya industri adalah solusi terbaik untuk saat ini. Tokoh dan ulama mestinya menjadi teladan, bukan penghalang. Untuk itu PAKIS menghimbau: selagi para tokoh dan ulama belum mampu memberikan solusi terbaik dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan umat, maka sebaiknya janganlah berburuk sangka terlebih dahulu, apalagi menolak rencana masuknya industri dari Tiongkok tersebut.” Tegas Rahman.
Lebih lanjut ditegaskan:
“Jadilah teladan yang baik, mendidik, dan kembalilah pada jati diri serta tupoksinya. Persiapkanlah umat dan rakyat Madura untuk bisa membentengi diri di tengah masuknya industri itu — bukan dengan penolakan, melainkan dengan membekali ilmu, keterampilan, akhlak, iman, dan takwa kepada Allah SWT.”
“Kami bersama elemen masyarakat lainnya tetap bersyukur dan berterima kasih bila ada investor yang mau berinvestasi ke Madura, khususnya Bangkalan. Rakyat Bangkalan sudah lelah menjadi rakyat miskin, terbelakang, dan merendahnya Indeks Pembangunan Manusia kita. Sambutlah investasi dan industri ini dengan penuh harapan tentang masa depan dan kesejahteraan yang lebih baik — tanpa harus mengorbankan kultur dan kearifan lokal yang telah terjaga selama ini.”
“Kami PAKIS bersama elemen masyarakat menyambut dan mengucapkan SELAMAT DATANG para investor di Kota Dzikir dan Sholawat ini.” Pungkasnya.
(ART).
 justru memunculkan kejelasan baru yang berbeda dari pemberitaan sebelumnya. Berikut rangkaian fakta dan tanggapan Lembaga Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS):){kind=link}