BANGKALAN, CNI — Di tengah maraknya kasus dugaan keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), terungkap bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) — sistem pencegahan keamanan pangan yang wajib dimiliki setiap dapur — baru dimiliki sebagian kecil dapur yang telah beroperasi.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menyampaikan data per Jumat (11/9/2026): dari 145 dapur yang telah ditetapkan kepala SPPG-nya, sebanyak 131 dapur sudah beroperasi. Tujuh di antaranya kini berhenti sementara.
“Ada yang belum ganti kepala SPPG, ada yang belum ada petugas gizinya, dan masalah virtual account,” ungkap Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (13/9/2026).
Dari 131 dapur yang beroperasi, baru 38 dapur yang telah bersertifikat HACCP. Sebanyak 34 dapur masih dalam proses perolehan, dan 73 dapur sama sekali belum memulai prosesnya. Artinya, 107 dapur belum memiliki jaminan manajemen keamanan pangan secara preventif.
Kekurangan sertifikasi tidak hanya pada aspek keamanan pangan. Sertifikat kompetensi juru masak atau chef pun belum merata: baru 101 dapur yang telah memilikinya, sisanya belum. Demikian pula sertifikat halal: baru 45 SPPG yang sudah bersertifikat, 66 masih dalam proses, dan 34 dapur belum memiliki. Sementara untuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 129 dapur sudah memenuhi, dan 5 dapur masih berproses.
Bambang berharap seluruh dapur segera melengkapi persyaratan sertifikasi agar program ini benar-benar aman dan menyehatkan bagi penerima. “Apalagi ini menyasar sebanyak 297.026 penerima manfaat di 18 kecamatan di Bangkalan,” tegasnya.
Kelengkapan sertifikasi seperti HACCP, kompetensi juru masak, serta jaminan halal dan higiene menjadi syarat mutlak agar program MBG tidak justru menjadi sumber risiko kesehatan bagi masyarakat yang dilayani.
CNI — Cendana News Indonesia
Dipublikasikan: Senin, 14 September 2026
CNI: Objektif & Independen
, terungkap bahwa sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum memiliki sertifikat jaminan keamanan pangan. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) — sistem pencegahan keamanan pangan yang wajib dimiliki setiap dapur — baru dimiliki sebagian kecil dapur yang telah beroperasi.){kind=link}