JAKARTA, 4 Oktober 2026 (CNI) — Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertimbangan Presiden dengan jumlah anggota yang sangat besar memancing sorotan luas. Struktur penyelenggara negara bukan sekadar bertambah lebar, melainkan tampak meluas ke segala arah, melibatkan banyak tokoh dari berbagai kalangan.
Jika logika “terakomodasi” dijalankan sedemikian rupa, mengapa harus berhenti di tingkat presiden saja? Mengapa tidak dilanjutkan: Dewan Pertimbangan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Menteri, Dewan Pertimbangan Wakil Menteri, hingga ke setiap jenjang jabatan? Sekalian saja dibentuk pula di tingkat Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah/Kepala Desa, bahkan sampai ke RW dan RT. Semua lapisan diangkat, semua ditampung — kecuali mereka yang paling banyak menafkahi negeri ini: petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil lainnya.
Di saat anggaran negara disiapkan untuk menampung ribuan nama di kursi kehormatan, justru mereka yang menanam padi, mengarungi laut, serta bekerja keras setiap hari belum terlihat duduk di meja yang sama. Mereka yang membiayai berjalannya negara ini justru menjadi bagian yang paling jarang didengar, paling lambat terangkat kesejahteraannya.
Anggaran negara adalah uang rakyat. Bukan milik mereka yang duduk di kursi pertimbangan semata. Jika hendak dibentuk dewan di setiap tingkatan hingga ke pelosok desa, lalu habiskanlah anggaran untuk membagi kursi kehormatan — tetapi jangan lupa: mulailah dari yang paling bawah. Sebab negeri ini tidak berdiri di atas kursi-kursi pertimbangan, melainkan di atas keringat mereka yang bekerja tanpa banyak bicara.
Ditulis : ART
PAKIS – Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis
 — Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertimbangan Presiden dengan jumlah anggota yang sangat besar memancing sorotan luas. Struktur penyelenggara negara bukan sekadar bertambah lebar, melainkan tampak meluas ke segala arah, melibatkan banyak tokoh dari berbagai kalangan.){kind=link}