BANGKALAN, CNI (CendanaNewsIndonesia.com)
Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (PAKIS), meminta Bupati Bangkalan R. Abdul Latief Amin Imron memberikan sanksi atau punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangkalan apabila tidak bisa memaksimalkan realisasi Mall Pelayanan Publik (MPP).
Ketua PAKIS Abdurrahman Thohir, mengatakan jika MPP yang terletak di Bangkalan Plaza itu masih banyak loket yang sering kosong petugasnya.
Pihaknya mengaku sudah berulang kali singgah di MPP, akan tetapi setiap singgah hanya mendapati dua, tiga pelayanan saja yang aktif. Sedangkan lainnya, tidak ada satupun petugas yang standby.
“Jika setengah-setengah, mending dibubarkan saja MPP ini. Jangan hanya seremonial di depan saja yang ditampilkan,” kata Abdurahman bernada kesal.
“Jika Bupati serius buka MPP, ya seharusnya dipersiapkan semua fasilitas pelayanan yang prima untuk masyarakat di MPP itu. Kalau tidak yang bubarkan saja, karena mubadzir anggaran Negara dipergunakan untuk hal yang tidak jelas dan merugikan masyarakat,” tambahnya.
Padahal, keberadaan MPP bertujuan memberikan terobosan pelayanan yang prima dan cepat kepada masyarakat.
“MPP kan tujuannya pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien. Tapi dari beberapa OPD yang berada di Bangkalan Plasa malah banyak yang kosong dan tidak dijaga oleh petugas,” ungkap Abdurahman.
Abdurahman juga sangat menyayangkan setiap dirinya datang ke MPP tiap OPD di MPP ada banyak petugas pelayanan yang tidak hadir.
Seperti Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Kominfo dan PDAM, dan lain-lain tidak ada petugasnya.
“Saat kami sidak pada Kamis (31/3/2022) malah berbanding terbalik dengan situasi sebelumnya. Banyak petugas yang hadir di MPP. Artinya sidak yang kami lakukan itu bocor, sehingga beberapa OPD memang sengaja dihadirkan di MPP,” paparnya.
Jika sebelumnya Abdurahman hanya mendapat keluhan dari masyarakat perihal pelayanan yang kurang maksimal, kini dia jadi tahu sendiri faktanya di lapangan.
“Saat ini saya baru mengetahui jika MPP memang belum siap sepenuhnya melayani masyarakat,” pungkas dia.
Dirinya berharap pada Bupati Ra Latif agar bertindak tegas memberikan sanksi pada OPD yang tidak pernah menempati dan ngantor di MPP.
“Bupati seharusnya tegas dan memberi sanksi pada OPD yang tidak konsisten dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di MPP. Eman anggaran negara hanya terbuang sia-sia,” jelasnya.
Diketahui usai sidak beberapa LSM di Bangkalan pada MPP tanggapan sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Lanang Bara Muslim selaku leading sector pelayanan MPP enggan berkomentar terkait pelayanan yang sering kosong.
“Jangan ke saya mas, langsung ke Pak Kadis saja. Tadi sudah konfirmasi ke Pak Kadis, kalau ada aksi di sini. Tetapi beliau masih ada kegiatan di Arosbaya. Langsung ke Pak Kadis saja, tadi sudah perjalanan ke sini katanya,” ujarnya saat diwawancarai.
Lanang menyebutkan, penyebab kurang maksimalnya pelayanan di MPP karena ada pembaruan sistem digital. Sehingga, pelayanan OPD yang ada belum bisa maksimal.
“Masih belum input dengan sistem yang baru, itu yang membuat OPD tidak bisa standby di sini karena memang pelayanan masih belum bisa,” cetusnya.
Sementara Bupati Bangkalan R. Abdul Latief Amin Imron mengaku keberadaan MPP memang masih perlu ada evaluasi.
“Ini masukan dari masyarakat menjadi evaluasi. Kami akan tingkatkan kembali agar MPP ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Terima Kasih masukannya,” jelasnya. (Syaf/Red)
