JAKARTA, CNI – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan jajarannya tidak akan melakukan tindakan represif dalam mengamankan aksi unjukrasa mahasiswa di sejumlah wilayah pada Senin, 11 April 2022.
Andika menyampaikan, para prajurit akan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya saat membantu polisi.
“Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI.
Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi.
Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya,” jelas Andika di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sebelumnya, meminta aparat penegak hukum yang bertugas mengawal aksi unjukrasa mahasiswa di berbagai kota untuk memfasilitasi hak mereka menyampaikan pendapat di muka umum.
“Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat harus dihargai dan diterima dengan baik,” kata La Nyalla Mattaliti seperti dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta.
Terkait itu, ia juga telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit agar mengingatkan jajarannya yang bertugas untuk tidak represif terhadap mahasiswa.
“Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian jangan represif terhadap aksi demonstrasi,” kata La Nyalla.
Panglima TNI pada pertemuan dengan Ketua DPD RI sepakat dengan pendapat itu.
Ia meyakini bahwa unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga negara yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD (Undang Undang Dasar) 1945.
Sementara itu, Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal kepada awak media menyampaikan, pihaknya telah mengirim surat ke kepolisian terkait rencana aksi tersebut.
Ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjukrasa mahasiswa tersebut.

BEM SI (Badan Eskutif Mahasiswa – Seluruh Indonesia) menargetkan ada sekitar kurang lebih 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan.
Para mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta itu, mendesak Jokowi menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Selain itu, para mahasiswa juga meminta Presiden untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar, mengusut kasus mafia minyak dan mengevaluasi kinerja para menteri. (Yns/Red).


