BANGKALAN, CNI – Saya paham gaya Presiden Prabowo Subianto. Tegas. Cepat. Komando jelas.
Dalam urusan makan dan desa, ia memilih jalur pasti:
Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Hasilnya mudah ditebak. Rakyat kenyang. Desa ramai seremoni. Tepuk tangan pun datang.
Saya teringat satu pelajaran lama tentang kekuasaan. Kalau legitimasi kuat, penguasa suka debat. Kalau legitimasi rapuh, penguasa suka memberi.
Niatnya terdengar mulia. Siapa yang bisa menolak anak makan bergizi?
Siapa yang tega menolak desa diberi modal? Masalahnya justru di situ.
Negara perlahan berganti wajah.
Dari pelayan menjadi pemberi.
Dari yang harus diawasi menjadi yang harus disyukuri.
Begitu logikanya berubah, relasi ikut berubah.
Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai warga negara. Melainkan sebagai penerima bantuan.
Penerima tidak lazim bertanya. Apalagi menggugat. Mengkritik MBG dianggap tidak peduli gizi anak.
Mengkritik KDMP dicap anti-desa.
Argumen dibalas emosi. Data diganti moral. Politik Perut dan Politik Desa
MBG menyasar perut.
KDMP menyasar desa. Keduanya wilayah paling sensitif dalam politik Indonesia. Perut kenyang jarang marah.
Desa yang bergantung jarang membangkang. Ini bukan kebetulan.
Ini strategi. Kekuasaan modern tidak suka larangan.
Larangan ribet, memancing perlawanan. Ketergantungan jauh lebih efektif. Kalau sudah bergantung, kritik terasa tidak sopan.
Seperti menggugat orang yang baru memberi makan.
Program yang Sulit Diuji: Aneh tapi nyata. MBG dan KDMP jarang diuji secara terbuka.
Soal anggaran triliunan, publik cepat diam. Soal keberlanjutan fiskal, cepat lewat.
Soal dampak jangka panjang, jarang dibahas. Yang ramai justru seremoni.
Yang dominan narasi kebaikan.
Program ini seperti sudah kebal kritik.
Karena sudah menyatu dengan figur kekuasaan.
Mengkritik kebijakan terasa seperti menyerang presiden. Padahal dalam demokrasi, itu hal biasa.
Demokrasi butuh warga dewasa. Yang bisa menerima bantuan sambil tetap kritis.
Tapi MBG dan KDMP membangun relasi berbeda. Negara sebagai orang tua. Rakyat sebagai anak.
Anak yang baik tidak banyak tanya.
Anak yang patuh tidak banyak protes.
Model ini nyaman bagi penguasa.
Tapi berbahaya bagi demokrasi. Karena legitimasi tidak lahir dari pengawasan, melainkan dari rasa terima kasih.
Kenyang, Bergantung, Lalu Diam; Masalah utama MBG dan KDMP bukan niatnya.
Masalahnya adalah fungsi politiknya. Kalau kebijakan sosial lebih ampuh membangun loyalitas daripada keadilan, lebih efektif membungkam kritik daripada membuka diskusi, maka ada yang keliru.
Kekuasaan yang percaya diri tidak takut diuji. Ia tidak butuh disakralkan.
Sebaliknya, kekuasaan yang alergi kritik biasanya sedang menyembunyikan kegelisahan. Sejarah berkali-kali mengingatkan: rakyat yang kenyang tapi dibiasakan diam, suatu hari akan lapar.
Bukan lapar makanan. Melainkan lapar keadilan.
*(Catatan, Moh. Syaiful, jurnalis asal Bangkalan, Madura)
