BANGKALAN, CNI – Sejumlah santriwati jadi korban dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh SY (45), pengasuh salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.
Mereka pun melaporkan dugaan pencabulan kepada pihak kepolisian secara beruntun. Sudah ada tiga santriwati yang menjadi korban mengadu pada polisi. Terakhir aduan itu datang dari B (15) tahun.
Sebelumnya sudah ada dua korban yang sudah melapor ke polisi, yakni NV (15) dan BN (16). Mereka bertiga menjadi keganasan seksual pengasuh ponpes-nya.
“Saat kami mendampingi korban, investigasi, dan turun ke lapangan serta mewawancarai orang tua korban. Sebenernya korban lebih dari tiga orang,” papar Abdurahman Tohir ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisis Kajian Informasi Strategis (Pakis). Rabu (30/10/2024).
Namun Abdurahman Tohir meyayangkan para korban lain, tidak semuanya berani melaporkan karena tekanan psikis dan trauma yang dialami.
“Menurut pengaduan dari para terduga korban, tidak semua di rudapaksa oleh terduga pelaku (SY), ada yang sekedar diminta untuk memijit burungnya, ada yang sampai hamil, dan ada pula yang dicabuli anak dan ibunya, ini sangat bejat sekali,” ungkap Rahman Tohir berdasarkan pengaduan yang disampaikan pada tim LSM PAKIS.
Berangkat dari persoalan ini semua, kini kondisinya kebanyakan dari korban mengalami trauma, ketakutan dan gangguan psikologis.
“Kami dari lembaga berharap, pemerintah juga hadir untuk melakukan pendampingan psikologi pada para korban, mengingat rata-rata korban masih dibawah umur,” pintanya.
Dirinya juga menambahkan jika situasi terkini psikologi publik dan suasana kebatinan serta luapan emosional masyarakat sekitar tidak mampu terkendali, kemudian mereka ada upaya penghakiman massa.
“Saya berharap, para tokoh dan pihak keamanan untuk melakukan pemantauan yang lebih intens serta meredam gejolak masyarakat yang ditimbulkan atas persoalan ini serta kekecewaan para wali siswa atau wali santri di sekitarnya, utamanya atensi ini saya tekankan pada Polres Bangkalan,” pungkasnya.
Kata dia seharusnya seorang santri mendapatkan ruang aman dan fasilitas keagamaan yang baik di pesantren. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ia mendapat perlakuan yang tidak wajar dan mengerikan.
“Seharusnya dengan kejadian tersebut menjadikan oknum kiai cabul itu belum tertangkap ini ketar-ketir. Tetapi kondisi saat ini berbeda. Apakah ada dugaan perlindungan dari tokoh ataupun Polres Bangkalan,” tanya Rahman, dengan nada bingung.
Kata dia, kecenderungan korban yang tidak berani melapor bisa dikarenakan tidak memiliki aspek pendidikan yang mumpuni, latar belakang sosial korban yang berasal dari kalangan awam dan tidak akan berani menghadapi ancaman yang diberikan pelaku.
“Harapan kita, segera proses hukum dilanjutkan. Segera tetapkan tersangka. Tantangan penegakan hukum kepada Polres Bangkalan tidak ringan. Harapan kita Polisi sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP harus terus bertindak. Harus sesuai prosedur hukum, terus maju dan lurus serta presisi,” jelasnya Rahman Tohir.
Rahman Tohir sangat mengetahui, polisi adalah penegak hukum yang mewakili negara. Negara harus hadir dalam penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah. Siapapun yang dihadapi tidak boleh gentar. Mau anggota DPR, Tokoh partai, Kiai sepuh, entah siapapun itu. Jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Penegakan hukum harus menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Korban harus dilindungi. Penegakan hukum juga harus menimbulkan efek jera dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama.
“Janganlah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan karena setitik noda di satu Ponpes merusak semua Ponpes lainnya. Wibawa Ponpes dan Kiai harus dijaga. Semoga dengan ini Polres Bangkalan segera menahan pelaku dan menjadikan pembelajaran untuk ponpes lain,” harapnya.
, pengasuh salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.){kind=link}