SUMENEP, CNI – Maraknya pemotongan BLT DBHCHT di Sumenep tahun 2022 semakin ramai dibicarakan publik. Masyarakat yang dikibuli oknum pelaku pelan-pelan angkat bicara.
Hasil penelusuran media ini, modus operandi yang terjadi di Desa Montorna adalah AR memerintahkan beberapa orang untuk melakukan pungutan ratusan ribu per KPM. Hasil dari pungutan itu diserahkan ke AR untuk selanjutnya dibagi-bagikan ke beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep melalui oknum LSM inisial NH.
Kepala Desa Montorna, Ahmad Junaidi mengaku kaget saat dikonfirmasi media ini. Dia mengaku tidak tahu dan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan pungutan BLT DBHCHT. Bahkan ia tidak mengantongi nama-nama penerima yang diperkirakan ratusan orang.
“Tidak ada. Saya sebagai Kades tidak pernah memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan pungutan BLT itu,” kata Jun.
Ditanya lebih lanjut soal daftar penerima manfaat di Desanya, Jun mengaku belum mengantongi nama-nama itu hingga hari ini.
“Itu Bank dan Dinsos yang pegang. Desa tidak dilibatkan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Kabupaten Sumenep menggelontorkan dana 8,3 Miliar yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sembilan ribu KPM. Tetapi ditengah penyalurannya masih dibumbui pungutan liar oleh sekelompok oknum dari berbagai profesi.
Media ini juga melakukan konfirmasi kepada terduga pelaku inisial NH perihal pemotongan itu. NH justru minta bertemu dan bicara baik-baik.
“Kita ketemu dulu mohon maaf saya ganti hp jadi nomor ini baru di saya,” jawab NH via WhatsApp. (Ydk/Red).
