SUMENEP, CNI (Cendana News Indonesia) ~ Ketua DPR RI sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat kunjungan kerja (Kunker) memperoleh kritik pedas dari banyak pihak.
Kritik itu datang dari kalangan Kepala Desa (Kades) maupun Aktivis Pro-demokrasi (Prodem).
Sejumlah Kades terutama yang berasal kepulauan merasa kecewa terhadap Puan Maharani.
Pasalnya, acara pertemuan Puan dan Kades di Sumenep tersebut sangat jauh dari ekspektasi.
Antara lain waktunya berlangsung sangat pendek, yaitu sekitar 15 menitan, itupun hanya dipakai dan dimonopoli oleh Puan untuk berbicara.
Sedangkan pihak Kades tidak diberi ruang untuk menyampaikan informasi dan aspirasi terkait dengan problematika yang dialami Kades dalam menjalankan pemerintahan desa.
Tak hanya itu, kekesalan Kades juga mencakup materi yang disampaikan, yaitu hanya menyampaikan mengenai program Puan Maharani akan menaikkan kembali anggaran Dana Desa (DD).
“Tidak ada tanya jawab, mas. Kami hanya mendengar ibu Puan berbicara palingan hanya 10 menit. Isinya ibu Puan berjanji akan segera menaikkan DD,” ungkap salah satu Kades di Sumenep yang identitasnya minta disembunyikan. Kamis (3/3/2022).
Pertemuan Puan dengan Kades, selain disesalkan oleh Kades di Sumenep, hal itu juga mendapat kritik pedas dari Kurniadi, mantan aktivis mahasiswa Prodemokrasi (Prodem), yang saat ini juga dikenal dengan julukan Raja Hantu.
Menurut Kurniadi, bila benar kunjungan kerja Puan tersebut merupakan kunjungan resmi, sedangkan isi acaranya hanya penyampaian itikad Puan untuk membantu para Kades.
Kata Kurniadi, ini merupakan kegiatan yang tidak relevan untuk disebut Acara kedinasan, melainkan merupakan acara politik pribadi Puan untuk mencari pengaruh dari kalangan Kades menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Tidak tanggung-tanggung, Kurniadi mencurigai Puan telah melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan dan secara politik merupakan tindakan tipu-tipu kepada Rakyat Sumenep.
“Jika para Kades tak boleh bersuara, dan itu hanya panggung Puan. Maka bisa dikatakan kedatangan Puan itu adalah tindakan menipu rakyat,” ungkap Kurniadi.
Jika memang Kunker sebagai DPR-RI kata Kurniadi, seharusnya Puan lebih memberikan ruang kepada Kades untuk menyampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa.
“Ya kalau isi acaranya begitu, itu kan sama saja Puan sudah curi start kampanye Pilpres. Itu penyalahgunaan jabatan dan tipu-tipu rakyat, mas,” tegas Kurniadi.
Sebelumnya kunjungan Puan bersama Kades di gedung Islamic Center Bindara Saod jalan Raya Lenteng, Sumenep. Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan menaikkan nominal anggaran Dana Desa pada tahun 2023 mendatang.
Menurut Puan, anggaran dana desa sejak dua tahun terakhir tidak ada kenaikan. Hal ini dilatarbelakangi karena Indonesia mengalami dampak pandemi Covid-19.
“Tapi, Insya Allah tahun depan jika keuangan negara akan lebih membaik, saya akan dorong bahwa dana desa di tahun 2023 bisa kita naikkan kembali,” kata Puan Maharani saat memberikan sambutan di Gedung Islamic Center Bindere Saod, Sumenep, Kamis (3/3/2022) sore.
Cucu Soekarno itu meminta, para kepala desa bisa memaksimalkan penggunaan anggaran DD, agar tercipta desa mandiri dan maju.
“Misalnya dana desa dipergunakan buat infrastruktur jalan, dibikin musala, buat kandang ayam, dan buat pos kamling. Hal itu tidak hanya akan berdampak positif bagi citra kepala desa, tapi juga untuk kemajuan desa,” paparnya.
Tidak hanya itu, Puan juga mengharapkan desa menjadi urat nadinya Indonesia. Pasalnya sentra perekonomian, kegiatan sosial dan kegiatan kebudayaan ada di desa. “Jadi, desa ini berperan bagaimana kemudian rakyat itu mau maju atau gak maju. Makanya harus kompak agar desanya maju,” pintanya. (Sfl)
