BANGKALAN, CNI – Pusat Analisis Kajian dan Informasi Strategis (PAKIS) lakukan press conference terkait keprihatinannya terhadap banyaknya kasus korupsi dana desa dan bantuan sosial yang terjadi di Bangkalan saat ini.
Bukan tanpa sebab, Pakis sudah melakukan investigasi kebawah langsung ke beberapa desa, banyak pelaksana pemerintahan desa yang dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu dari Kejari maupun Polres Bangkalan.
Dari data yang diperoleh oleh PAKIS sudah 4 kepala desa dan 3 pelaksana pemerintahan desa dipanggil oleh kejaksaan ataupun Kepolisian terkait kasus dana desa, dan ada beberapa pihak yang dipanggil terkait bantuan sosial, bahkan beberapa diantaranya sudah dijadikan tersangka oleh Kejari Bangkalan.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Kejari maupun Polres Bangkalan dalam memberantas korupsi di kabupaten kami ini, akan tetapi saya berharap Aparat Penegak Hukum (APH) profesional dan obyektif serta jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.”ujar Abdurahman Thohir Ketua Umum Pakis dalam pers rilisnya.
Ia juga heran, dalam beberapa kasus korupsi kali ini, Kejari sangat cepat dan gencar dalam penetapan tersangka, akan tetapi sangat lelet dalam kasus korupsi yang lain.
“Ini contohnya, dalam kasus korupsi dana desa Tanjungbumi, begitu cepatnya mereka menetapkan kepala desa dan camat sebagai tersangka, tapi dalam kasus yang lain yang lebih besar seperti BUMD Bangkalan, mereka butuh 8 dan penyidikan bulan hanya untuk menyelidiki dan endingnya malah SP3, setelah 8 bulan berlangsung.”terangnya.
Dari anallisa Pakis dilapangan, gencarnya APH melakukan pemanggilan dan e meriksaan tersebut, membuat mereka para penyelenggara pemerintahan desa menjadi phisikis hukum atau tekanan batin pada mereka, baik itu yang selama ini telah bekerja dengan baik dan benar sesuai prosedur dan apalagi bagi mereka yang kurang baik. Itu artinya bahwa APH dakam hal ini telah menebarkan sanksi batin secara phisikis hukum pada pelaksana pemerintahan desa di Kabupaten Bangkalan. Disisi lain gencarnya APH melakukan pemanggilan ini, justru malah timbul dugaan ada permainan kasus dibawah karena sebentar lagi di Bangkalan akan digelar Pemilihan Kepala Desa tahun depan.
“Oleh karena, Pakis berharap pemerintah Bangkalan harus segera bertindak cepat dan bijak ambil langkah taktis dan strategis menyikapi ini semua, jangan sampai gaduh di bawah karena sebentar lagi akan ada Pilkades, bisa gawat kalau pihak yang nantinya berkompetisi saling membuka data di APH,” pungkasnya.
(why/Red).
