Dugaan Keterlibatan Oknum Anggota DPRD Sebagai Pelaksana Proyek Menimbulkan Potensi Benturan Kepentingan
Bangkalan, 13 November 2026 (CNI) – Tim Investigasi dan Aspirasi Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKIS mengajukan sorotan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan selaku pelaksana pekerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah di wilayah Kabupaten Bangkalan. Proyek tersebut dilaksanakan melalui skema swakelola yang ditugaskan kepada kepala sekolah dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara ketentuan peraturan, skema swakelola memang dapat dilimpahkan kepada kepala sekolah. Mengingat kepala sekolah tidak memiliki keahlian profesional di bidang konstruksi, peraturan telah mengatur mekanisme penunjukan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Meski demikian, LSM PAKIS menilai dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD sebagai pelaksana proyek merupakan hal yang patut dikritisi secara serius.
“Hal ini jelas melampaui tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab: sejak kapan anggota DPRD yang telah menerima penghasilan dari negara melalui APBN/APBD diperbolehkan bertindak selaku kontraktor ataupun pelaksana proyek revitalisasi gedung sekolah?” demikian pernyataan resmi Tim Investigasi dan Aspirasi Masyarakat LSM PAKIS.
Dari sisi regulasi, tugas pokok fungsi anggota DPRD mencakup tiga fungsi utama: legislasi, pembahasan anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah — bukan bertindak selaku penyedia jasa atau pelaksana proyek pembangunan. Meskipun proyek berjalan di bawah skema swakelola, dugaan keterlibatan oknum anggota dewan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, pelanggaran ketentuan pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan tindak pidana korupsi.
Atas dasar temuan awal tersebut, masyarakat melalui Tim Investigasi dan Aspirasi Masyarakat LSM PAKIS memohon kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangkalan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan pemeriksaan yang konkrit, utuh, dan menyeluruh terhadap keseluruhan proyek revitalisasi gedung sekolah di Kabupaten Bangkalan.
Lingkup pemeriksaan yang diminta meliputi:
- Dokumen lengkap proses penunjukan pelaksana skema swakelola
- Identitas resmi pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek
- Kepemilikan badan usaha/perusahaan pelaksana proyek
- Alur pencairan dana APBN proyek revitalisasi sekolah
- Kesesuaian spesifikasi pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak
- Verifikasi keterkaitan antara oknum anggota DPRD dengan perusahaan pelaksana proyek
Masyarakat berharap seluruh hasil pemeriksaan nantinya dipublikasikan secara terbuka, akuntabel, dan transparan kepada publik. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terlibat agar diproses secara tegas sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku, demi terwujudnya keadilan serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Sumber : Tim Investigasi & Aspirasi LSM PAKIS
Penulis : Redaksi CNI
Editor : Redaksi CNI
 – Tim Investigasi dan Aspirasi Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKIS mengajukan sorotan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan selaku pelaksana pekerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah di wilayah Kabupaten Bangkalan. Proyek tersebut dilaksanakan melalui skema swakelola yang ditugaskan kepada kepala sekolah dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).){kind=link}