JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 (CNI ) — Dinamika hukum kasus dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin rumit. Sebelumnya Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut sudah berkekuatan hukum final dan mengikat.
Pernyataan Yusril disampaikan di lingkungan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa‑apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya.
Yusril menjelaskan secara yuridis tidak ada ruang bagi Gibran untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali. Hal itu dikarenakan dalam perkara di Mahkamah Agung, pihak tergugat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara Gibran tidak terdaftar sebagai tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum tersebut.
Lebih lanjut, Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun tidak akan mengajukan peninjauan kembali. Ia memproyeksikan kementerian tersebut akan segera mengeksekusi putusan setelah menerima salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Diketahui pada pagi hari yang sama, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sekaligus memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN, sebagaimana diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Menanggapi situasi tersebut, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Wakil Presiden Gibran untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden, apakah yang akan beliau tempuh,” katanya.
CATATAN REDAKSI CNI
CNI mencatat pernyataan Yusril merupakan pandangan Menko Kumham Imipas. CNI belum menerima tanggapan resmi dari tim hukum Wakil Presiden, PTUN, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. Publik diharapkan menunggu pernyataan resmi lembaga peradilan terkait ketersediaan jalur hukum yang masih dapat ditempuh. CNI akan terus memantau perkembangan dinamika hukum dan ketatanegaraan ini.
Penulis : Anggri
Editor : ART
© 2026 Cendana News Indonesia (CNI)
 — Dinamika hukum kasus dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin rumit. Sebelumnya Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait perkara tersebut sudah berkekuatan hukum final dan mengikat.){kind=link}