JAKARTA, 10 NOVEMBER 2026 (CNI ) — DPR RI resmi memulai Masa Persidangan II tahun ini melalui rapat paripurna pada Selasa (10/11), usai menjalani masa reses selama sebulan. Dinamika politik langsung muncul, lantaran sejumlah fraksi diperkirakan akan mendorong pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memicu desakan agar parlemen mengambil sikap politik.
I. Status Agenda Rapat Paripurna
Perlu ditegaskan, agenda resmi rapat paripurna pembukaan masa sidang belum mencantumkan pembahasan khusus mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran. Meski begitu, isu tersebut diproyeksikan menjadi salah satu topik utama yang mengemuka di lingkungan parlemen seiring berjalannya masa persidangan kali ini.
II. Dukungan Fraksi PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyatakan kesiapan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
“Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar,” ujar Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, kepada awak media, Senin (09/11).
Kholid menambahkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi lintas‑fraksi di DPR RI. Menurut penilaian PKS, mekanisme politik melalui HMP perlu dijalankan setelah selesainya proses hukum di MK maupun MA.
III. Dukungan Fraksi Golkar
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan DPR menggunakan instrumen Hak Menyatakan Pendapat terkait peluang pemakzulan Wakil Presiden.
“Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu,” ungkap Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (09/11).
IV. Catatan Konstitusi CNI
CNI mengingatkan publik agar membedakan antara usulan fraksi dengan keputusan resmi DPR RI. Seluruh tahapan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat harus mengikuti tata tertib DPR dan ketentuan konstitusi. HMP juga bukan berarti otomatis pemakzulan Wakil Presiden, masih ada rangkaian tahapan ke Mahkamah Konstitusi hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
V. Imbauan Redaksi CNI
CNI akan terus memantau perkembangan pembahasan di DPR RI. Masyarakat diharapkan mengutamakan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR, MK, maupun MA, dan tidak terjebak pada narasi spekulatif.
Reporter : Tim Liputan CNI
Editor : Tim Redaksi
© 2026 Cendana News Indonesia (CNI)
 — DPR RI resmi memulai Masa Persidangan II tahun ini melalui rapat paripurna pada Selasa (10/11), usai menjalani masa reses selama sebulan. Dinamika politik langsung muncul, lantaran sejumlah fraksi diperkirakan akan mendorong pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memicu desakan agar parlemen mengambil sikap politik.){kind=link}