BANGKALAN, CNI – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah asal PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Akademi Milter (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Diinformasikan melalui Ketua DPC PDIP Bangkalan, H Fatkurrahman membenarkan perihal surat itu dan langsung mengambil sikap. Namun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan tidak banyak memberikan komentar sebagaimana arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Betul, ada instruksi dari DPP atau Ibu Mega untuk tidak mengomentari hal ini. Saya hanya langsung menginstruksikan kepada Bupati Bangkalan terpilih, Lukman Hakim untuk balik kanan. Mungkin hari ini bisa pulang,” singkat politisi senior yang akrab disapa Ji Kur.
Analisis Politik dari Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Madura, Abdurahman Tohir memaparkan jika langkah kepala daerah yang terpilih secara definitif, diantaranya adalah kader PDIP asal Bangkalan, yaitu Lukman Hakim sebagai Bupati Bangkalan menyayangkan jika tidak ikut retret.
Diketahui bahwa Lukman Hakim sebagai Bupati Bangkalan, termasuk dalam daftar yang diberikan instruksi oleh Ketua Umum PDIP Megawati.
“Ketidakhadiran para kepala daerah usungan partai PDIP termasuk Lukman Hakim Bupati Bangkalan ini akan sangat berdampak terhadap situasi negara dan politik. Surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan itu tidak tegak lurus dengan Presiden RI Prabowo Subianto,” papar Abdurahman Tohir. Sabtu (22/2/2025).
Rahman mengatakan bahwa surat larangan tersebut berpotensi membuat para kepala daerah asal PDI Perjuangan pindah partai politik dengan mengatasnamakan rakyat.
Kepala daerah itu, kata dia, kemungkinan akan merasa pula bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah lantaran rakyat yang memilihnya.
“PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan. Saya kira Ibu Mega sudah mempunyai hati yang gelap,” jelasnya.
Ia mengingatkan kepada PDI Perjuangan seyogianya harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan Kepala Negara,” tuturnya.
Untuk itu, dia memandang perlu PDI Perjuangan memberikan penjelasan lebih perinci terkait dengan maksud dan tujuan dari surat instruksi larangan para kepala daerahnya mengikuti retret itu.
“Kepala daerah itu ‘kan sudah jadi pejabat publik, dipilih oleh rakyat, bukan sebagai kader partai. Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, menurut saya, PDI Perjuangan harus menjelaskan lebih lanjut,” katanya.
Menurut dia, penjelasan dari PDI Perjuangan itu perlu untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.
Oleh karena itu, dia menggarisbawahi pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.
“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI Perjuangan harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham,” ujarnya.
Di samping itu, Rahman juga meminta Pemerintah memberikan penjelasan terkait dengan sifat acara retret tersebut demi mencegah kebingungan di tengah masyarakat karena hingga kini belum ada kejelasan apakah acara tersebut bersifat wajib atau tidak.
“Kalau emang itu enggak wajib, jelaskan kalau itu enggak wajib, kalau memang wajib, juga jelaskan, beri sanksi jika ada kepala daerah yang tidak datang. Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar ini tidak bikin gaduh satu Indonesia,” paparnya.
Perihal Bupati Lukman tidak ikut pada Retret di Magelang tersebut merupakan pengkhianatan pada rakyat Bangkalan.
“Baru saja dilantik telah menunjukkan bahwa dirinya lebih mengutamakan serta mendahulukan kepentingan partai atau golongannya daripada kepentingan rakyat Bangkalan,” tegasnya.
Aksi boikot Bupati Bangkalan atas dasar instruksi Megawati melarang kepala daerah mengikuti retret itu berlebihan. Pasalnya, hanya karena Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan KPK yang tersandung kasus korupsi.
“Jangan segitunya membela walau Hasto sebagai kadernya. Namun karena ini menyangkut kasus-kasus korupsi, kecuali bila pada kasus yang membebankan biaya hidup hajat rakyat banyak, bolehlah mati-matian dibela. “Imbuhnya.
Atas hal itu, pihaknya sangat menyesalkan dan kecewa pada Bupati Bangkalan yang baru dilantik tersebut. “Kami sangat menyesalkan dan kecewa bila Bupati Bangkalan Lukman Hakim ini tidak mengikuti Retret di Magelang. Jadi jangan daerah atau rakyat Bangkalan dijadikan korban oleh angkara kekuasaan partai yang tidak produktif serta tidak pro rakyat,” pungkasnya.
, Magelang, Jawa Tengah.){kind=link}