BANGKALAN, CNI – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari partai berlambang Banteng moncong putih tidak mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal demikian seperti tertuang dalam instruksi harian dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025.
Ketua Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Madura, Abdurahman Tohir mengatakan seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun Bupati/Walikota, dilarang tunduk pada partai politik begitu dilantik.
“Kepala Daerah yang sudah definitif itu adalah merupakan kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat secara demokratis. Jadi tidak boleh ikut instruksi ketua umum partai seperti yang terjadi dalam halnya Megawati larang kader PDIP ikut retret, kepala daerah tidak boleh ikut instruksi tersebut,” papar Abdurahman Tohir sapaan Rahman. Jum’at (21/2/2025).
Selama menjabat kata Rahman kepala daerah diharapkan hanya fokus pada pekerjaan sebagai penggerak roda pemerintahan di daerah.
“Kepala daerah tidak perlu lagi mengurus kegiatan parpolnya. Dia hanya fokus merealisasikan program pembangunan ketika ia berkampanye. Kepala daerah merupakan implementasi dari pejabat pemerintah atau negara. Maka kepala daerah tidak harus tunduk dan patuh pada partai,” ungkapnya.
Selain itu, apabila kepala daerah tetap menjadi tunduk pada parpol yang ternyata berseberangan dengan parpol pemerintah, seringkali mereka tidak bisa membedakan apakah dirinya sebagai kepala pemerintahan atau pengurus parpol.
Sebagai kepala daerah tentunya harus tunduk, taat dan patuh pada pemerintah Pusat, karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah Pusat
“Bila kepala daerah lebih mengikuti instruksi partai, hal tersebut merupakan pengkhianat dan pembangkangan pada rakyat serta menyalahi Negara yang sah,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Megawati menandatangani langsung surat tersebut yang ditujukan ke kepada para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian tertulis dalam instruksi harian yang ditandatangani Megawati, Kamis (20/2).
Para kepala dan wakil kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang, Jawa Tengah, untuk menghentikan kegiatan.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut ketua umum,” demikian tertulis dalam instruksi harian.
Para kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP tetap bersiaga untuk mendengarkan instruksi harian lebih lanjut dari Megawati.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjut tertulis dalam instruksi harian.
Adapun, kebijakan menunda kepala dan wakil kepala daerah diterbitkan setelah mencermati dinamika politik nasional.
Terlebih lagi, langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis ini yang kental muatan kriminalisasi hukum.
“Khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto,” demikian dalam instruksi harian.
