BANGKALAN, CNI – Presiden Prabowo Subianto, menyerukan sebuah wacana: pemilihan kepala daerah tak lagi langsung, tapi dipilih oleh DPRD seperti era orde baru.
Ide ini ia lontarkan dalam sambutannya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Alasannya, ongkos pilkada kelewat mahal hingga menghabiskan triliunan rupiah.
Prabowo juga berkaca pada pemilihan kepala daerah di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan India yang ia nilai lebih efisien. Kata Prabowo, di negara-negara itu, selain memilih anggota DPRD, masyarakat juga dapat disebut mempercayakan pilihan kepala daerah pada mereka.
Abdurrahman Tohir, Ketua Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS), merespons Presiden Prabowo yang mengatakan biaya pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD. Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan secara serius.
Rahman, menyebut mahalnya ongkos pilkada yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah ini juga sudah jadi kegalauan bersama. Tak hanya biaya kampanye, tapi juga biaya penyelenggaraan juga memakan ongkos tak murah.
“Bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon cukup tinggi ongkosnya. Artinya sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama kerisauan bersama para petinggi di Indonesia. Makanya ini perlu evaluasi dan kajian yang matang,” kata Rahman. Minggu (15/11/2024).
Rahman mengungkap fakta pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada februari silam.
“Yang paling pokok adalah terkait produktivitas antara pemerintahan lokal pemda dan hasil pilkada. Ini adalah isu terpenting. Hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dengan Pemerintah,” ungkap Rahman.
Maka dari itu sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan komprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik.
Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.
Sebaiknya dihindari model yg sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD.
“Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yang obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” ungkap Rahman.
Historisnya, pilkada langsung adalah hasil koreksi terhadap pilkada lewat DPRD. Perubahan ini adalah lewat kajian dan evaluasi yang serius dan bertujuan baik, bagi efektivitas dan produktivitas demokrasi lokal.
Nah, sekarang ada masalah dengan pilkada langsung. Mari evaluasi dan kaji kembali. Tapi, jangan langsung berkesimpulan.
Usulan pilkada lewat DPRD adalah salah satu pilihan. Pilihan demokratik adalah bukan satu-satunya pilihan. Musti dikaji dan diuji lewat perdebatan akademik dan publik yang sehat.
“Ayo, mulai kaji dan evaluasi.
Mari buka debat publik yang sehat.
Libatkan sebanyak mungkin pikiran dan gagasan terbaik negeri ini,” papar Rahman .
