APIP Audit Investigasi Dugaan Penyimpangam DD di Desa Batah Barat

BANGKALAN, CNI (CendanaNewsIndonesia.com) –
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bangkalan melakukan audit investigasi terhadap kinerja perangkat desa Batah Barat kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan.

Audit investigasi ini dilakukan sebagai respons atas aduan masyarakat sebelumnya yang menduga adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di desa Batah Barat. Selasa, (23/7/2024)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tersebut sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dengan adanya komitmen pemerintah Bangkalan untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah Bangkalan untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS), Abdurrahman Tohir memberikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

“Kami sangat menghargai tindakan proaktif dari APIP kabupaten Bangkalan dalam menindaklanjuti aduan masyarakat Batah Barat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujar Abdurrahman Tohir.

Sementara itu ketua tim inspeksi audit investigasi APIP irban V Bangkalan, Sumiyati memaparkan, pihaknya telah memulai tahap awal evaluasi terhadap dugaan penyimpangan dana desa yang diadukan oleh aliansi masyarakat setempat.

Proses ini menurutnya merupakan langkah pertama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

“Kami tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut, yang jelas pemeriksaan ini adalah langkah awal untuk melengkapi penyelidikan lebih lanjut,” terang Ibu Sum sapaan akrabnya sehari-hari.

Proses evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sebenarnya dan membantu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Advertisement

Postingan Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Populer Minggu ini

spot_img

Berita Terbaru