SUMENEP, CNI – Setelah ramai adanya safari dan lobi-lobi yang dilakukan oknum LSM inisial NH, kini pejabat penting di lingkungan Pemkab Sumenep juga mengutus orang untuk melakukan tekanan agar kasus jahat itu tidak meluber kemana-mana.
Informasi itu berhasil kami korek dari orang dalam di Dinsos yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kepada media ini dia menyampaikan, suasana di lingkungan Dinas Sosial P3A kacau sebab adanya temuan dan ramainya pemberitaan terkait pungutan liar BLT DBHCHT tahun 2022.
“Sudah tidak kondusif. Bapak lagi pusing tak kepalang,” katanya via telepon sambil buru-buru.
Temuan di lapangan, banyak warga meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Dinsos maupun BANK BPRS sebagai penyalur enggan membuka data penerima BLT DBHCHT ke publik.
“Coba cek lagi. Itu banyak warga meninggal tapi statusnya menerima bantuan,” kata orang itu.
Merespon makin tidak terkendalinya suasana, Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (eL PAMAS) kembali buka suara.
eL PAMAS, Kata Zuber akan mengambil langkah terukur atas amburadulnya BLT DBHCHT yang tidak tepat sasaran dan penuh permainan.
Lembaga yang dipimpinnya akan berkirim surat kepada Bupati Ahmad Fauzi agar orang nomor satu di Sumenep itu melakukan langkah taktis atas gemuruh peristiwa Pungli yang merata di wilayah kekuasaannya.
“Makin kacau ya. Kalau begitu, eL PAMAS akan ambil langkah terukur dengan bersurat kepada Bupati,” kata Zuber kepada CNI.
Zuber menambahkan, langkah diatas dilakukan eL PAMAS sebelum secara resmi menyerahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Langkan ini kami lakukan sebelum melangkah ke ranah hukum,” jelasnya. (Sbr/Red).
